Pemerintah Belum Pastikan Kelanjutan Pembangunan Jalan Pantura Flores

30-10-2017 / KOMISI V
Anggaran untuk pengerjaan ruas jalan Pantura di Pulau Flores tidak dicoret, tinggal menunggu hasil pembahasan di Komisi V DPR RI, kata Wakil Ketua Komisi V Muhidin M Said kepada Pers, di Exotic Restaurant Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT/Foto:Iwan Armanias

 

 

Rencananya pembangunan jalan pantai utara (Pantura) di Pulau Flores akan dianggarkan pada RAPBN 2018. Penganggaran ini untuk melanjutkan pekerjaan ruas jalan setempat dan akan dibahas bersama Kementerian Pekerjaan Umum.

 

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin saat memimpin tim kunjungan kerja (Kunker) Komisi V ke Nusa Tenggara Timur (NTT). Mata anggaran untuk pengerjaan ruas jalan ini tidak dicoret. Tinggal menunggu hasil pembahasannya di Komisi V. Hal ini disampaikan Muhidin di hadapan para wartawan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Sabtu (21/10/2017).

 

“Anggaran untuk Bina Marga di Kementerian PU sudah diketuk palu, tetapi RKA-K/L sementara diproses untuk menentukan mana yang diberikan sebagai prioritas utama dan mana yang tidak. Kalau yang sudah dikerjakan sebelumnya tetap dilanjutkan. Yang bisa kami tentukan adalah besaran anggaran untuk seluruh Bina Marga,” ujar Anggota F-PG ini.

 
Muhidin menjelaskan, dalam ketentuan UU tentang APBN, satu bulan setelah diketuk palu, baru pihak kementerian melakukan pembahasan detail berkaitan dengan pekerjaan mana yang akan dilaksanakan dan mana yang tidak.

 

Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) X Kupang Hardianus Bambang Nurhadi mengatakan, belum bisa memastikan apakah pekerjaan ruas jalan lintas utara Flores itu bisa dilanjutkan atau tidak pada 2018 mendatang.


“Untuk Tahun Anggaran 2018 masih menunggu hasil ketuk palu RKA-K/L yang sedang diproses. Kami tetap konsentrasi di Labuan Bajo karena di sini termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai tujuan wisata. Ini juga prioritas strategis nasional. Kami upayakan agar alokasi tetap kami tangani,” kata Bambang.

 
Ia juga membenarkan apa yang disampaikan Muhidin sebelumnya bahwa anggaran tidak dicoret, tetapi penggunaan anggarannya sedang dibahas untuk menentukan skala prioritas. Bambang mengaku, kini sedang fokus menangani sejumlah titik rawan longsor pada ruas jalan nasional Ruteng-Labuan Bajo. Ruang itu, lanjutnya, menjadi jalur utama distribusi logistik dari Pelabuhan Reo ke Ruteng dan Labuan Bajo. (iw/sc)/iw.

 

BERITA TERKAIT
Kecelakaan di GT Ciawi, Bakri: DPR Akan Bentuk Panja Standardisasi Jalan Tol
07-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, A. Bakri HM, menyatakan bahwa pihaknya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk...
Kecelakaan Maut Ciawi, Sudjatmiko Minta Perketat Pengawasan Kendaraan Niaga
07-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko turut prihatin atas kecelakaan maut yang terjadi di pintu tol Ciawi...
Anggaran Kemen PU Terjun Jadi 29 T, Lasarus: 1000% Saya Tak Setuju!
06-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada Kamis (6/2/2025) diwarnai oleh sejumlah protes, hal ini timbul lantaran...
Terima Audiensi DPRD Sumut, Lokot Nasution: Ini Hajat Hidup Orang Banyak
06-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Lokot Nasution menerima kunjungan dari Komisi D DPRD Sumatera Utara pada...